Pejabat korup? Wajar lah..
Di Indonesia, Pejabat yg dipilh oleh rakyat cenderung korup. Kenapa?
Berdasarkan survey yg dilakukan oleh beberapa LSM yg tidak mau terkenal, hampir 99% pejabat yg dipilih oleh rakyat berhasil terpilih karena praktik money politics alias dum-dum duit.. Dan dari survey itu juga didapatkan hasil yg sangat mengejutkan, yaitu bahwa jumlah dana yang dikeluarkan selama masa kampanye, termasuk biaya pencalonan, uang pelicin, dll, tidak sebanding dengan gaji yang akan diterima selama masa jabatannya.
Dengan kata lain, biaya untuk menjadi pejabat lebih besar dari gaji selama menjabat.
Misal:
Untuk menjadi kepala desa, seseorang berani mengeluarkan dana sampai dgn 300 juta bahkan lebih. dan kalau menang, bisa keluar dana sampai 800 jutaan. Lalu dalam masa jabatan 8 tahun, dengan tanah bengkok, Apa bisa mendapatkan penghasilan lbh dr itu?
Secara kasar saja mari kita hitung. 8tahun x 12bulan = 96 bulan. Jika dana yg dikeluarkan 500 jt, maka dlm sebulan kades harus mendapatkan penghasilan minimal 500jt : 96= 5.200.000. Itu kalo hanya ingin balik modal aja. Trus untuk makan dan kebutuhan sehari2?
Pasti apa saja akan dilakukan untuk mendapatkan tambahan. Tilep sana, tilep sini.. Yang penting duit..
Itu cuma sekedar gambaran. Nah, kalo caleg kira2 modal berapa ya? Pasti berkali-kali lipat dari gambaran di atas.. Tapi jangan khawatir, untuk seorang caleg, kesempatan nilepnya pun makin besar..
Dan yg lagi update sekarang. Menjelang pemilihan walikota Malang. Ada gak diantara cawali yang dum-dum duit? Kalo ada, begini triknya.. Selama masa kampanye, dukung saja calon yang paling royal. Terima duitnya, tp pas pemilihan, coblos calon yg bersih.
Karena dari kampanye aja udah ketahuan, siapa yang bakalan korupsi jika sudah menjadi walikota..
Ngono a?
Keliru yo? Wkwkwk...sorii lek ngono...
Berdasarkan survey yg dilakukan oleh beberapa LSM yg tidak mau terkenal, hampir 99% pejabat yg dipilih oleh rakyat berhasil terpilih karena praktik money politics alias dum-dum duit.. Dan dari survey itu juga didapatkan hasil yg sangat mengejutkan, yaitu bahwa jumlah dana yang dikeluarkan selama masa kampanye, termasuk biaya pencalonan, uang pelicin, dll, tidak sebanding dengan gaji yang akan diterima selama masa jabatannya.
Dengan kata lain, biaya untuk menjadi pejabat lebih besar dari gaji selama menjabat.
Misal:
Untuk menjadi kepala desa, seseorang berani mengeluarkan dana sampai dgn 300 juta bahkan lebih. dan kalau menang, bisa keluar dana sampai 800 jutaan. Lalu dalam masa jabatan 8 tahun, dengan tanah bengkok, Apa bisa mendapatkan penghasilan lbh dr itu?
Secara kasar saja mari kita hitung. 8tahun x 12bulan = 96 bulan. Jika dana yg dikeluarkan 500 jt, maka dlm sebulan kades harus mendapatkan penghasilan minimal 500jt : 96= 5.200.000. Itu kalo hanya ingin balik modal aja. Trus untuk makan dan kebutuhan sehari2?
Pasti apa saja akan dilakukan untuk mendapatkan tambahan. Tilep sana, tilep sini.. Yang penting duit..
Itu cuma sekedar gambaran. Nah, kalo caleg kira2 modal berapa ya? Pasti berkali-kali lipat dari gambaran di atas.. Tapi jangan khawatir, untuk seorang caleg, kesempatan nilepnya pun makin besar..
Dan yg lagi update sekarang. Menjelang pemilihan walikota Malang. Ada gak diantara cawali yang dum-dum duit? Kalo ada, begini triknya.. Selama masa kampanye, dukung saja calon yang paling royal. Terima duitnya, tp pas pemilihan, coblos calon yg bersih.
Karena dari kampanye aja udah ketahuan, siapa yang bakalan korupsi jika sudah menjadi walikota..
Ngono a?
Keliru yo? Wkwkwk...sorii lek ngono...
Komentar
Posting Komentar
komentar ngawur